Program JKN terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Data hingga 31 Desember 2025 menunjukkan capaian signifikan yang mencerminkan perluasan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, memaparkan capaian, pengelolaan dana, serta inovasi layanan Program JKN dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang diselenggarakan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Peran Program JKN dalam Memperluas Akses
Prihati menegaskan bahwa Program JKN bukan sekadar jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, melainkan juga fondasi bagi terciptanya SDM yang mampu bersaing. Hingga akhir 2025, jumlah peserta program mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia. Angka partisipasi yang besar ini diikuti tingginya pemanfaatan layanan kesehatan: sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan, setara dengan lebih dari 1,9 juta pemanfaatan per hari.
Kemudahan akses layanan terus diperkuat melalui transformasi digital dan perluasan jejaring fasilitas kesehatan. Inovasi layanan meliputi Aplikasi Mobile JKN, pelayanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165, serta layanan Care Center 165. Mitra fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan pada akhir 2025 mencakup 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Pengelolaan Dana dan Tata Kelola yang Ditingkatkan
Prihati menjelaskan bahwa keberlanjutan Program JKN didukung oleh pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat dan akuntabel. Aset bersih DJS Kesehatan tercatat sebesar Rp30,04 triliun pada akhir 2025, dengan kemampuan memenuhi estimasi pembayaran klaim selama 1,88 bulan sesuai ketentuan. Hasil investasi DJS Kesehatan mencapai Rp3,94 triliun, mencerminkan pengelolaan yang berhati-hati demi keberlanjutan program.
Dalam hal tata kelola, BPJS Kesehatan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) dari Kantor Akuntan Publik untuk ke-12 kalinya berturut-turut atau 34 kali sejak era PT Askes (Persero). Indikator kinerja tata kelola lainnya yang dipaparkan antara lain skor 97,67 pada penilaian tata kelola organisasi, skor 4,01 pada maturitas Governance, Risk and Compliance (GRC), skor 685 pada Baldrige Excellence Framework (BEF), serta skor 80,48 dalam Survei Penilaian Integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dampak Ekonomi dan Sosial Program JKN
Manfaat Program JKN tidak hanya terlihat pada sektor kesehatan tetapi juga memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan pada kegiatan tersebut, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja. Dampak berganda juga dirasakan pada sektor jasa kesehatan, industri makanan dan minuman, serta layanan sosial.
Kajian tersebut turut mencatat bahwa Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan. Selain itu, setiap kenaikan 1 persen kepesertaan Program JKN diperkirakan dapat meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen dan berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup hingga tiga tahun.
Tantangan Pembiayaan dan Upaya Pengendalian Biaya
Prihati mengakui munculnya tekanan pembiayaan seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebesar 26,42 persen dari total biaya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik, yang sebagian besar dapat dicegah melalui promosi gaya hidup sehat dan deteksi dini.
Untuk menjaga keberlanjutan, BPJS Kesehatan fokus pada upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi kolektabilitas iuran, serta penguatan pengendalian biaya. Prihati menekankan pentingnya kolaborasi lintas pihak—pemerintah pusat dan daerah, fasilitas kesehatan, badan usaha, serta masyarakat—sebagai kunci mempertahankan manfaat Program JKN bagi generasi mendatang.
Pengawasan, Dukungan Publik, dan Rekomendasi Ahli
Sebagai pengelola dana publik, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan amanah besar yang dipikul institusi untuk menjalankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Public Expose disampaikan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan Program JKN kepada masyarakat.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa BPJS Kesehatan telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan layanan, perluasan akses, dan penguatan tata kelola, namun capaian itu perlu terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Sementara itu, Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty menekankan bahwa ketahanan pembiayaan merupakan kunci sistem kesehatan yang berkelanjutan dan menyarankan reformasi pembiayaan berbasis prinsip gotong royong, peningkatan efisiensi layanan, serta kolaborasi lebih erat antara semua pihak untuk menopang keberlanjutan Program JKN menuju target pembangunan SDM hingga 2045.
